Bupati Jeje Tegaskan Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat, DPRD KBB Setujui Perubahan KUA-PPAS 2025

BANDUNG BARAT,RajindoNews.com -Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyetujui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, dalam sidang yang digelar di Gedung Paripurna DPRD KBB, Lantai 4, Kamis (31/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa penyusunan anggaran bukan sekadar rangkaian angka dalam dokumen keuangan, tetapi mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

"Setiap rupiah yang direncanakan harus menjawab kebutuhan masyarakat, terasa manfaatnya secara nyata, merata, dan menyentuh akar rumput,," tegas Bupati Jeje dalam sambutannya di hadapan para anggota dewan dan jajaran eksekutif.

Rapat paripurna tersebut membahas empat agenda utama, yakni:.Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Persetujuan bersama atas Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyampaian sambutan resmi Bupati atas dokumen perubahan tersebut.

Bupati Jeje menyampaikan apresiasi atas kerja keras Badan Anggaran DPRD yang telah bersinergi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat lainnya untuk menyusun perubahan KUA-PPAS secara komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

"Terima kasih atas kerja keras, kolaborasi, dan semangat kebersamaan yang luar biasa dari unsur pimpinan serta seluruh anggota DPRD," ujar Jeje.

Dalam paparannya, Bupati menyebut penyusunan perubahan KUA-PPAS mengacu pada sejumlah regulasi, seperti Permendagri No. 15 Tahun 2024, Inpres No. 1 dan 2 Tahun 2025, serta Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025. Selain itu, kebijakan juga disusun berdasarkan masukan dari legislatif dan situasi aktual di lapangan.

"Dokumen ini tidak hanya menyesuaikan dengan aturan pusat, tapi juga memperhatikan dinamika di lapangan dan kebutuhan pembangunan daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya orientasi anggaran pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, dan akses pendidikan yang lebih merata.

"Pembangunan harus terasa manfaatnya oleh rakyat. Jalan yang memudahkan mobilitas warga, sekolah yang layak dan dekat, serta layanan kesehatan hingga pelosok. Inilah esensi visi Kabupaten Bandung Barat yang ‘AMANAH,"  tegasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting dalam tahapan siklus perencanaan anggaran daerah. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

"Semoga kesepakatan ini membawa keberkahan dan benar-benar memberi manfaat bagi seluruh warga Bandung Barat," pungkas Jeje. (DG)