Aliansi Rakyat Bandung Barat Geruduk Pemkab, Tuntut Usut Dugaan Korupsi dan Jual Beli Jabatan

BANDUNG BARAT, RajindoNews.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bandung Barat bersama Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan gerbang utama Gedung Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (13/10/2025).

Aksi ini memantik perhatian publik setelah massa menyerukan tuntutan keras terhadap dugaan praktik korupsi, jual beli jabatan, serta penyalahgunaan anggaran di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Koordinator aksi, Agus Satria, menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya tata kelola pemerintahan di KBB yang dinilai jauh dari prinsip good governance. Ia menuding sejumlah pejabat melakukan penyimpangan wewenang, manipulasi anggaran, serta mutasi jabatan yang tidak berdasar pada kompetensi, melainkan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

"Kami terpanggil menyampaikan tuntutan moral kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya kepada Bupati sebagai representasi tertinggi rakyat daerah," tegas Agus di tengah orasi.

Agus juga mengungkapkan hasil penelusuran lapangan yang menemukan indikasi kuat adanya praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan di tingkat birokrasi. Ia bahkan menyebut Sekretaris Daerah (Sekda) berinisial AZ diduga memanipulasi kebijakan anggaran daerah demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, serta memusatkan kendali keuangan pada pihak tertentu di luar mekanisme pengawasan resmi.

Selain itu, massa juga menuding keterlibatan oknum legislatif berinisial DAM dalam pengaturan mutasi pejabat dan intervensi terhadap penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Mereka menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik DPRD dan prinsip pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.

"Persekongkolan semacam ini tidak hanya merusak tata kelola keuangan daerah, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD sebagai benteng moral rakyat," seru Agus di hadapan peserta aksi.

Dalam aksinya, aliansi tersebut menyerahkan "Surat Tuntutan Reformasi dan Etika 13 Poin (Sutara 13)' kepada pemerintah daerah. Salah satu tuntutan utama yakni mengusut tuntas dugaan defisit fiktif sebesar Rp500 miliar lebih, serta anggaran 'DAMI' dalam penyusunan APBD 2023 hingga 2025 yang dinilai sarat manipulasi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Aksi berlangsung damai dan mendapat pengamanan ketat dari puluhan personel TNI dan Polri. Tuntutan massa diterima oleh Asisten Daerah (Asda) Administrasi Umum Setda KBB, Rini Santika, yang didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Weda Wardiman, serta Kasatpol PP KBB, Ludi.

Rini menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Jeje Ritchie Ismail karena tengah menjalankan tugas penting yang tidak dapat diwakilkan. Ia berjanji seluruh aspirasi massa akan disampaikan langsung kepada Bupati.

"Kami menghargai aspirasi masyarakat dan akan meneruskan 13 tuntutan ini kepada pimpinan daerah," ujar Rini di hadapan para pengunjuk rasa.

Aksi ditutup dengan seruan moral dari koalisi:

"KBB tidak akan bangkit jika mutasi dan anggaran masih dikendalikan mafia. Hukum harus tegak, birokrasi harus bersih. Kami siap kawal perubahan demi rakyat – totalitas untuk Ibu Pertiwi!" (DG)