Warga Keluhkan Banjir Berulang, Dewan Desak Pemerintah Percepat Perbaikan Drainase di Cigugur Tengah

CIMAHI, Rajindonews.com - Masalah banjir yang terus berulang di wilayah Cigugur Tengah mendapat sorotan tajam dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III Anggota DPRD Kota Cimahi Indriasari Sih Dewanti, ST, Sabtu (22/11/2025). Warga menuntut solusi cepat karena banjir disebut semakin mengganggu aktivitas dan membahayakan keselamatan.

Dalam reses yang berlangsung di halaman Madrasah Maro’atul Huda, ratusan warga menyampaikan keluhan terkait buruknya saluran air yang menjadi pemicu genangan besar setiap musim hujan. Mereka meminta pemerintah mempercepat perbaikan drainase serta penataan wilayah rawan banjir.

"Setiap hujan deras, air mengalir ke pemukiman dan merendam rumah warga. Kami sudah bosan dengan janji, yang kami butuhkan adalah tindakan nyata," ungkap salah seorang warga dalam sesi dialog.

Menanggapi keluhan tersebut, Indriasari menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas perjuangan melalui Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia mengakui bahwa penanganan banjir memerlukan dukungan anggaran yang besar sehingga perlu percepatan sinergi antara pemerintah dan legislatif.

"Beberapa titik banjir sebenarnya sudah disurvei Dinas PUPR. Namun hingga kini belum dapat direalisasikan karena kebutuhan anggaran yang cukup besar. Saya berharap pemerintah mempercepat realisasi usulan-usulan masyarakat," tegas Indri.

Ketua Tim Pemenangan Indriasari, Deni Sutardi, menambahkan bahwa perbaikan saluran sungai di Cigugur Tengah membutuhkan biaya sekitar Rp2 miliar, dan proposal itu sudah masuk dalam Pokir sejak April lalu.

"Kita sudah ajukan ini sejak lama, tetapi memang belum terealisasi. Kami akan terus mendorong agar pembangunan ini segera berjalan," katanya.

Selain banjir, aspirasi lain yang mengemuka meliputi pembangunan SMPN 16, peningkatan layanan BPJS, renovasi Rutilahu, dan percepatan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP).

Indri menegaskan bahwa pembangunan di Cimahi harus dilakukan melalui kolaborasi yang efektif antara DPRD dan Pemkot. Tanpa komunikasi yang kuat, program tidak akan bergerak," ujarnya. (Gultom)