Kolaborasi DPRD dan Pemkot Dorong Pembangunan Pesat di Cimahi

CIMAHI, Rajindonews.com – Pesatnya pembangunan di Kota Cimahi dinilai tidak lepas dari kuatnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Golkar, Indriasari Sih Dewanti, ST, dalam kegiatan Reses Masa Persidangan III, yang digelar di halaman Madrasah Maro’atul Huda, Jalan RH Abdul Halim, Kampung Tangkil RT 03/RW 07, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Sabtu (22/11/2025).

Indriasari akrab disapa Indri menegaskan bahwa program pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, drainase, peningkatan jalan, dan berbagai program sosial dapat berjalan lebih optimal karena komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi berlangsung harmonis.

"Semua pembangunan di Cimahi dapat bergerak karena ada kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif," ujar Indri.

Dalam kegiatan reses tersebut, Indri menyerap berbagai aspirasi konstituen. Persoalan banjir, perbaikan drainase, kebutuhan renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan akses pendidikan menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Ia menyebutkan beberapa aspirasi yang mendesak, di antaranya pembangunan SMPN 16, peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, serta percepatan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, warga meminta perbaikan sejumlah titik jalan rusak yang memperburuk kondisi banjir di wilayah Cigugur Tengah.

Sekitar 200 warga menghadiri kegiatan reses dan mayoritas peserta menyoroti banjir langganan yang terjadi setiap musim hujan. Menurut Indri, beberapa titik banjir sebenarnya telah disurvei Dinas PUPR, namun belum bisa segera direalisasikan.

"Saya berharap pemerintah dapat mempercepat realisasi usulan-usulan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Indriasari, Deni Sutardi, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab banjir adalah kerusakan saluran air di aliran sungai yang membutuhkan perbaikan besar dengan anggaran sekitar Rp2 miliar.

"Kita sudah ajukan ini ke Pokok Pikiran (Pokir) dewan sejak April lalu, tetapi memang belum terealisasi," ujar Deni

Menurutnya, aspirasi yang dihimpun melalui reses akan diperjuangkan melalui mekanisme Pokir. “Dewan tidak mengeksekusi, tetapi menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Usulan masyarakat akan terus kami dorong,” katanya. (Gultom)