Stagnasi Komunikasi Pemda KBB Dinilai Picu Krisis Kepercayaan Publik

BANDUNG BARAT, RajindoNews.com – Kegaduhan demi kegaduhan di tubuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tampaknya belum juga usai. Isu-isu yang seharusnya dapat dikelola dengan tenang justru kembali menimbulkan polemik di ruang publik. Kondisi ini dinilai sebagai cerminan stagnasi komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang semakin memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap Pemda KBB.

Hal itu disampaikan oleh Djamu Kertabudi, pemerhati pemerintahan daerah. Ia menilai, berbagai gejolak yang terjadi di KBB bukan semata karena persoalan teknis birokrasi, melainkan akibat lemahnya penerapan manajemen komunikasi pemerintahan.

"Banyak hal yang sebenarnya tidak perlu gaduh, tapi menjadi gaduh. Ini indikasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemda KBB masih berada di titik nadir," ujar Djamu, Pada Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, situasi tersebut tak lepas dari belum pulihnya kepercayaan publik pasca-jerat hukum yang menimpa tiga bupati sebelumnya. Namun yang lebih disayangkan, kata Djamu, pemerintah daerah saat ini tampak pasif dalam merespons reaksi publik, terutama di media sosial.

"Dalam konteks manajemen komunikasi, bersikap diam justru keliru. Pemerintah seharusnya mampu mengelola arus informasi, membangun pemahaman, dan menumbuhkan kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan," tegasnya.

Ia menambahkan, prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan nilai inti dalam tata kelola pemerintahan era reformasi. Ketiganya harus menjadi dasar pijakan bagi kepala daerah dan jajarannya, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, lanjut Djamu, PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga menegaskan peran penting pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai komunikator publik. Para pejabat wajib menyampaikan informasi secara terbuka dan positif melalui media tertentu demi kepentingan bersama.

"Stagnasi komunikasi yang terjadi di KBB saat ini krusial karena menimbulkan spekulasi publik yang liar tanpa adanya klarifikasi dari Pemda. Hal ini berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat," katanya.

Djamu pun mendorong Pj. Bupati Bandung Barat Jeje Ismail untuk segera mengambil langkah tegas dalam melakukan pembinaan terhadap bawahannya, agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat kembali harmonis.

"Sikap diam tidak boleh dibiarkan. Kepala daerah harus hadir sebagai pendidik politik masyarakat sekaligus penggerak komunikasi publik yang sehat," pungkasnya. (DG)