JTD Desak Yoppie Indrawan Bongkar Kotak Pandora Rekayasa Proyek di KBB

BANDUNG BARAT,RajindoNews.com - Skandal proyek mobil caravan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian memanas, setelah nama Yoppie Indrawan mantan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa yang kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja diseret ke persidangan dan didesak membuka "kotak pandora" rekayasa proyek yang diduga melibatkan banyak pejabat strategis.

Kasus dugaan rekayasa proyek pengadaan mobil caravan laboratorium kesehatan tahun 2021 yang kini disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung terus menyeret nama-nama pejabat KBB. Relawan Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA), Jachja Taruna Djaja (JTD) menilai, momentum ini harus dijadikan pintu masuk untuk membongkar praktik korupsi lainnya di tubuh birokrasi KBB.

"Pertama, saya apresiatif dengan kinerja pimpinan dan seluruh anggota tim Kejaksaan Bale Bandung dalam membongkar kasus korupsi di KBB hingga masuk ke persidangan. Mudah-mudahan Kejari juga dapat menyelesaikan dengan tuntas dugaan kasus korupsi lainnya," tegas JTD yang akrab disapa Bang Yahya, Senin (29/9/2025).

Nama Yoppie Indrawan, yang pada 2021 menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, disebut dalam surat dakwaan JPU saat sidang pekan lalu. Menurut JTD, keterlibatan Yoppie bisa menjadi titik terang membuka jaringan “rekayasa proyek” yang selama ini diduga berlangsung di LPSE KBB.

"Di Pokja LPSE ada Pokja favorit. Hampir semua proyek pengadaan strategis ditangani oleh mereka. Apakah ini atas perintah Kabag, dan sistemnya memang dipermainkan hingga rawan pelanggaran? Dakwaan JPU sudah jelas kronologisnya," ujarnya.

Lebih jauh, JTD menantang Yoppie untuk berani membuka seluruh praktik rekayasa proyek yang pernah terjadi. “Nasi sudah jadi bubur. Yoppie harus berani ungkap semua ke penegak hukum. Anggap saja penebus dosa dengan menjebloskan pejabat korup lainnya. Takutlah azab akhirat karena telah menafkahi keluarga dari hasil korupsi,” sindirnya tajam.

Tak hanya itu, JTD juga meminta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail segera melakukan perombakan total di tubuh LPSE. Ia menilai, ASN yang ditempatkan harus berintegritas tinggi dan dibatasi secara ketat dalam menerima tamu agar peluang praktik kongkalikong bisa ditekan.

"Korupsi di KBB hanya bisa dieliminir bila Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh ASN punya integritas tinggi dalam menjalankan tugas. Jangan biarkan birokrasi jadi sarang korupsi yang merugikan rakyat," tutup Bang Yahya. ***