Kota Cimahi Luncurkan 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih, Wujudkan Ekonomi Kerakyatan
CIMAHI, RajindoNews.com - Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih secara resmi diluncurkan di Kota Cimahi pada Senin (21/07/2025), bersamaan dengan peluncuran nasional Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui sambungan daring.
Peluncuran di tingkat daerah berlangsung di Aula Gedung A Kantor Pemkot Cimahi dan dihadiri oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, serta jajaran pengurus koperasi dari 15 kelurahan.
Wali Kota Ngatiyana menyampaikan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi di tingkat kelurahan dan desa.
"Koperasi Merah Putih ini bukan hanya simbol, tapi menjadi instrumen distribusi kesejahteraan dan penguatan ekonomi dari akar rumput," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa koperasi ini tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga mengembangkan tujuh unit usaha, yakni apotek, layanan klinik kesehatan, logistik, sembako, distribusi gas elpiji, fasilitas cold storage, dan simpan pinjam. Pemerintah Kota Cimahi juga mendorong agar setiap koperasi menggali potensi lokal dan membangun kerja sama lintas sektor.
Legalitas kelima belas koperasi tersebut telah rampung hingga akhir Mei 2025, ditandai dengan penyerahan akta notaris dan pengesahan badan hukum. Meski belum menerima bantuan modal dari pemerintah pusat, koperasi-koperasi ini diharapkan mampu mandiri melalui partisipasi anggota serta dukungan sektor swasta, termasuk kemitraan dengan Bank BJB sebagai agen layanan keuangan.
Pemkot Cimahi juga telah membentuk Satuan Tugas Koperasi Merah Putih di tingkat daerah, yang diketuai langsung oleh kepala daerah dan didukung oleh Disdagkoperin sebagai leading sector dalam pengembangan dan pengawasan koperasi.
"Harapan kami, koperasi ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada lembaga pinjaman ilegal seperti bank emok, dan menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat dan berkeadilan," pungkas Ngatiyana.(DG)
Posting Komentar