Kementerian ATR/BPN Dorong Penguatan Komunikasi Publik dan Layanan Pengaduan di Seluruh Satker

JAKARTA, RajindoNews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya penguatan strategi komunikasi publik dan pengelolaan layanan pengaduan di seluruh satuan kerja (Satker). Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring, Senin (21/07/2025).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa insan humas ATR/BPN tak hanya bertugas melaksanakan program pemerintah, tetapi juga harus menjadi pelayan informasi bagi masyarakat. “Kita harus paham apa yang dirasakan masyarakat. Mentalitas seperti ini sangat dibutuhkan dalam mengelola isu-isu pemerintahan,” ujarnya.

Harison juga mengutip pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bahwa pengelolaan persepsi menjadi kunci utama dalam narasi publik, bukan semata-mata kebenaran formal. “Kebenaran bisa menjadi relatif bila tidak disampaikan dengan baik dan tidak menjangkau publik secara luas,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pemberitaan, Media dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, memaparkan kembali empat model komunikasi yang digunakan kementerian, yakni paid media, earned media, shared media, dan owned media, sesuai Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024.

Ia juga mengingatkan agar seluruh Satker aktif mengisi Dashboard EKSISTENSI (Strakom) secara rutin sebagai bentuk pelaporan kinerja komunikasi publik.

"Jangan sampai hanya sebulan sekali, nanti data dan momentum bisa terlewat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, menegaskan pentingnya pengelolaan kanal-kanal aduan sesuai Perpres Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kanal utama yang wajib dioptimalkan adalah SP4N-LAPOR!, disusul Hotline pengaduan di nomor 081110680000, serta kanal email dan loket tatap muka.

"Seluruh kanal aduan harus cepat direspons dan ditindaklanjuti. Kinerja kita tercermin dari bagaimana kita menangani pengaduan masyarakat," kata Adhi.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Pudji Prasetijanto Hadi, serta sekitar 1.000 peserta dari 519 Satker Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (DG)