Menteri ATR/BPN Minta Kepala Daerah Gencarkan Sosialisasi Pemasangan Tanda Batas Tanah

SUMEDANG, RajindoNews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta para kepala daerah untuk aktif menyosialisasikan pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat guna mencegah sengketa pertanahan yang masih marak di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Nusron saat memberikan arahan dalam acara Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II yang berlangsung di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

"Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya," ujar Menteri Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ia menegaskan pentingnya dukungan kepala daerah dalam menyukseskan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), yang telah diluncurkan Kementerian ATR/BPN sejak 2023 sebagai bagian dari edukasi publik.

"Gerakan ini tidak akan berjalan maksimal jika para kepala daerah tidak terlibat langsung. Pemerintah harus bersama-sama mencegah konflik tapal batas antarwarga," tuturnya.

Selain itu, Menteri Nusron juga menyoroti masih banyaknya bidang tanah di Indonesia yang belum terpetakan dan belum bersertipikat. Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan asosiasi profesi pengukuran serta pemetaan.

"Hanya dengan kerja sama yang sinergis, percepatan sertipikasi tanah nasional bisa terwujud," tegasnya.

Berdasarkan data hingga Juni 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat telah mendaftarkan 122,5 juta bidang tanah dari target 126 juta bidang, dengan 96,4 juta di antaranya sudah bersertipikat.

"Masih ada puluhan juta bidang tanah yang belum terdaftar dan bersertipikat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama," tegas Menteri Nusron.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sebagai narasumber Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. (DG)