3.362 PPPK di Bandung Barat Dilantik, Bupati Jeje: Layani Masyarakat dengan Amanah

BANDUNG BARAT,RajindoNews – Sebanyak 3.362 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, pada Rabu, 16 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di Lapang Mekarsari, Ngamprah, ini menjadi momen penting dalam penguatan aparatur sipil negara di wilayah tersebut.

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 403 orang merupakan PPPK hasil seleksi formasi tahun 2024. Sementara sisanya adalah mereka yang telah diangkat sejak tahun 2021 namun baru berkesempatan untuk dilantik dan disumpah jabatan tahun ini.

Pelantikan ini menjadi tahapan penting bagi PPPK untuk sah secara administratif dan legal sebagai abdi negara. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada BKPSDM KBB, Dini Setiawati, S.AP., M.M., melalui Wisno Imam selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, menegaskan bahwa pengambilan sumpah jabatan merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.

“Kalau hari ini tidak dapat hadir, maka harus mengikuti periode berikutnya bersamaan dengan PPPK yang akan datang,” ujar Wisno kepada awak media di ruang kerjanya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika sumpah jabatan tidak diikuti, maka pengajuan kontrak akan ditolak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.

“Karena pengambilan sumpah itu merupakan persyaratan mutlak yang tidak dapat ditoleransi,” tegasnya.

Selain PPPK, Bupati Jeje juga melantik sebanyak 26 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024. Berbeda dengan PPPK, para CPNS hanya mengikuti pelantikan tanpa pengambilan sumpah jabatan. Sumpah jabatan bagi CPNS akan dilakukan setelah mereka diangkat menjadi PNS secara penuh.

Wisno Imam juga menuturkan bahwa Kabupaten Bandung Barat terpilih oleh Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi percontohan (pilot project) dalam mendukung dan menyukseskan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Kedeputian Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN. Beberapa fokus utama dari program ini adalah memastikan kualitas data kepegawaian sebagai syarat utama, menyelesaikan sisa disparitas data, serta menyusun daftar nominatif PNS yang akan diajukan untuk kenaikan pangkat tahun 2025.

“Data harus akurat dan up to date, agar saat diperiksa oleh sistem, persetujuan teknis (Pertek) bisa diterbitkan secara otomatis,” jelas Wisno.

Implementasi program ini tidak hanya mendukung transformasi layanan ASN secara nasional, tetapi juga menjadi pencapaian tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena dipercaya menjadi bagian dari proyek percontohan tingkat nasional.

Wisno juga memberikan apresiasi atas kerja cepat Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang menyelesaikan seluruh proses administrasi PPPK 2024, mulai dari pengumuman hasil seleksi pada Desember 2024, pemberkasan Februari 2025, hingga terbitnya Peraturan Teknis (Pertek) pada Maret 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan harapan agar para PPPK yang telah dilantik dan disumpah dapat menjadi aparatur yang amanah, profesional, dan senantiasa melayani masyarakat.

“Semoga para PPPK yang hari ini dilantik menjadi aparatur yang mampu melayani masyarakat Kabupaten Bandung Barat dengan sepenuh hati, demi terwujudnya kesejahteraan bersama,” ujar Bupati Jeje. (DG)