ATR/BPN Sepakati Pagu Anggaran 2025 Sebesar Rp4,44 Triliun Setelah Efisiensi

JAKARTA,RAJINDONEWS– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI telah menyepakati pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,44 triliun. Kesepakatan ini merupakan hasil efisiensi anggaran sebesar Rp2,01 triliun atau sekitar 31,17 persen dari total anggaran sebelumnya yang mencapai Rp6,45 triliun.

Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025), sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan alokasi dana lebih tepat sasaran, terutama bagi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Efisiensi ini dilakukan dalam rangka refocusing program-program yang benar-benar prioritas. Kita ingin menghilangkan ‘lemak-lemak’ yang tidak perlu karena sering kali ada kebutuhan yang berlebihan," ujar Nusron.

Salah satu langkah konkret yang diambil ATR/BPN adalah mengurangi biaya perjalanan dinas dan rapat di luar kota. Nusron menyebut kementeriannya kini memanfaatkan gedung milik ATR/BPN di Cikeas yang memiliki fasilitas lengkap, termasuk kamar tidur dan ruang rapat.

"Kami sudah punya gedung di Cikeas dengan fasilitas yang memadai. Jadi, rapat yang sebelumnya diadakan di hotel kini dipindahkan ke sana agar lebih hemat," jelasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasi terhadap langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara.

"Saya kira kita patut mengapresiasi upaya pemerintah dalam efisiensi anggaran. Ini juga menjadi tantangan bagi setiap kementerian dan lembaga untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada," ujar Rifqinizamy.

Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.

Dengan efisiensi ini, diharapkan anggaran ATR/BPN dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (DG)