Presiden Prabowo Tegaskan Penyederhanaan Perizinan di Penutupan ICI 2025, Menteri ATR/BPN dan Wamen Hadir Dampingi

JAKARTA, RajindoNews.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan dan pengadaan lahan guna mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/06/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kolaboratif, baik antar kementerian maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

"Kita akan sederhanakan perizinan dan proses pengadaan lahan. Kita juga akan perkuat kerja sama antara pemerintah dan badan usaha swasta, serta meningkatkan sinergi pusat dan daerah," ujar Presiden di hadapan lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara.

Presiden juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai landasan pertumbuhan ekonomi. "Kita akan tertibkan dan tegakkan hukum. Hanya dengan kepastian hukum, iklim usaha akan berkembang dengan baik," tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, yang mendampingi langsung agenda penutupan.

Sebagai inisiator ICI 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo merupakan bagian dari strategi besar negara.

"Infrastruktur hari ini bukan sekadar melanjutkan, tetapi membangkitkan. Kami menyebutnya strategi negara, dengan visi kebangsaan yang kuat," ujar AHY dalam pidatonya.

Penutupan ICI 2025 juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama dari Kementerian ATR/BPN, jajaran kabinet, perwakilan diplomatik, delegasi asing, investor, akademisi, hingga praktisi pembangunan dari berbagai negara.

Konferensi ini menjadi ajang strategis dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan, seiring dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata ruang yang berkeadilan dan progresif.

(DG)