Asep Herna Kritik Hari Jadi KBB ke-18: Jangan Seremonial, Wujudkan Janji Bupati soal Jalan, Sekolah, dan Sampah

BANDUNG BARAT,RajindoNews.com - Hari Jadi ke - 18  Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diperingati menjadi catatan penting bagi kepemimpinan Bupati Jeje Richie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail. Perayaan digelar sederhana, dimulai dengan upacara di Lapangan Mekarsari Pemda dan dilanjutkan rapat paripurna di Gedung DPRD KBB, Jalan Cijamil, pada Kamis (19/6/2025).

Dalam pidatonya, Bupati Jeje menyampaikan tiga program prioritas yang akan dipercepat dalam sisa tahun 2025:

1. Perbaikan jalan rusak yang selama ini menghambat ekonomi dan mobilitas.

2. Peningkatan infrastruktur pendidikan agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.

3. Penanganan masalah sampah demi menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

Namun, tokoh masyarakat Bandung Barat, Asep Herna, menilai peringatan ini tak cukup jika hanya berhenti pada seremoni. Menurutnya, pidato Bupati harus dibuktikan dengan implementasi nyata di lapangan.

"Esensi hari jadi ke -18 bukan hanya selebrasi, tapi pembuktian pelayanan publik yang konkret: kesehatan, pendidikan, ekonomi. Jangan sampai hanya jadi mimpi dan wacana," ujar Asep Herna.

Ia juga menyoroti tidak adanya sesi tanya jawab dalam Musrenbang sebelumnya, padahal seluruh pejabat hadir lengkap—mulai dari Bupati KBB, Ketua DPRD, Bappelitbangda hingga perwakilan Bapenda Provinsi Jabar.

"Apakah komunikasi antara desa, kecamatan, hingga kabupaten sudah berjalan harmonis? Kalau semua hanya seremonial, kapan realisasi visi misi Bupati akan benar-benar terasa?" ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep menyoroti buruknya layanan kesehatan di RSUD Cikalong dan sulitnya akses masuk ke sekolah negeri. Ia mendesak agar mekanisme yang rumit segera disederhanakan demi kepentingan masyarakat.

"Pendidikan itu hak, jangan dipersulit hanya karena jarak, nilai, atau status anak guru. Pemerintah harus hadir, bukan malah jadi penghambat," tegasnya.

Asep Herna juga mengangkat isu tambang ilegal yang disebut-sebut oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi sebagai sumber ketimpangan kesejahteraan. Ia mempertanyakan keberanian Pemkab Bandung Barat dalam menindak praktik tersebut.

Benar kata Kang Dedi, tambang ilegal bikin rakyat tak sejahtera. Tapi apakah Bupati punya nyali bertindak? Itu yang harus dibuktikan," tandasnya.

Momentum 18 tahun KBB, menurut Asep, seharusnya jadi refleksi serius bagi eksekutif dan legislatif, terutama Bupati dan Ketua DPRD, untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. (DG)