Jaksa Agung RI Bahas Tindak Lanjut LHP BPK Bersama BAP DPD RI

JAKARTA,RAJINDONEWS - Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menghadiri Rapat Konsultasi dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Rabu (22/01). Rapat ini bertujuan untuk membahas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan kerugian negara.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Kejaksaan RI dan BAP DPD RI. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat semakin erat untuk memperkuat fungsi check and balances antarlembaga negara dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik, guna memperkuat sinergi dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan pengelolaan keuangan negara yang transparan,” ungkap Jaksa Agung.

Ketua BAP DPD RI, Abdul Hakim, turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan RI yang berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama delapan tahun berturut-turut, sejak 2016 hingga 2023. Ia juga menyoroti capaian Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta menyatakan keinginan untuk memperkuat hubungan kerja antara DPD RI dan Kejaksaan.

Poin-Poin Penting dalam Rapat Konsultasi

1. Kinerja Keuangan Kejaksaan RI

Kejaksaan RI berhasil mempertahankan predikat WTP dari BPK selama delapan tahun berturut-turut. Jaksa Agung menegaskan bahwa upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tetap menjadi prioritas utama.

2. Sinergi dengan BPK RI

Sejak 2020, Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dan BPK RI menjadi landasan untuk pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli. Kerja sama ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang muncul, seperti lamanya proses perhitungan kerugian negara.

3. Tindak Lanjut LHP BPK RI

Jaksa Agung menjelaskan mekanisme koordinasi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK maupun permintaan penghitungan kerugian negara. Proses ini bertujuan untuk mempercepat penanganan perkara korupsi.

4. Rekomendasi dan Evaluasi

Kejaksaan RI mengusulkan evaluasi pola koordinasi dengan BPK RI agar hasil pemeriksaan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Jaksa Agung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antarlembaga demi menciptakan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “Kolaborasi ini diharapkan terus berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara,” tutupnya. Red