JTD: KBB Kaya SDA, Tapi Miskin Integritas dan Kepemimpinan

BANDUNG BARAT, RajindoNews.com – Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan genap berusia 18 tahun pada 19 Juni 2025. Sebuah usia yang mestinya menunjukkan kematangan pembangunan dan pelayanan publik, terlebih dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta luas wilayah 1.287 km² dan populasi sekitar 1,8 juta jiwa.

Namun, realita berkata lain. KBB justru menduduki peringkat ke -5 penduduk termiskin di Jawa Barat tahun ini. Mirisnya, alih-alih menjadi kabupaten maju sebagaimana cita-cita para pejuang pemekaran, KBB terjebak dalam pusaran persoalan tata kelola yang buruk dari korupsi, jual-beli jabatan, lemahnya pengawasan, hingga menurunnya etika kepemimpinan.

"KBB ini kaya Sumbe Daya Alam (SDA), tapi miskin integritas dan kepemimpinan. Sejak awal, jabatan ASN diisi tanpa evaluasi profesional. Banyak yang masuk karena relasi keluarga, teman, bahkan calo," ungkap Jachja Taruna Djaja, relawan Jaringan Pencegahan Antikorupsi (JAGA), saat dijumpai di bilangan Lembang, Kamis (5/6), usai menyaksikan aksi simbolik Bupati Jeje mencopot banner dan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

JTD, sapaan akrabnya, menyayangkan budaya koruptif yang masih langgeng meski dua bupati sebelumnya sudah tersandung kasus hukum. "Saya heran, para pejabat di KBB seperti tidak takut hukum. ASN yang punya kinerja bagus dan jujur bisa kalah dengan yang punya uang. Bahkan, ada kepala dinas berpangkat rendah memimpin bawahannya yang lebih tinggi golongan," tuturnya.

Menurutnya, sikap pasif para pejabat yang sudah terlalu lama menjabat turut memperparah situasi. "Mereka merasa aman karena berpikir pergantian bupati tidak akan menyentuh mereka. Apalagi jika melihat dari usia dan jam terbang, banyak yang merasa tidak bisa disentuh."

JTD mengapresiasi langkah Bupati Jeje yang secara terbuka menindaklanjuti aduan masyarakat dan menegur langsung ASN yang lalai, bahkan membagikannya lewat media sosial.

 "Tapi kalau hanya mengandalkan gaya ‘one man show’, dampaknya tidak sistemik. Perlu penguatan pendelegasian ke camat, misalnya untuk pengawasan perizinan, reklame, kegiatan usaha dan pembangunan gedung."

Ia menambahkan bahwa kepala dinas di KBB cenderung jarang turun ke lapangan dan terlalu mengandalkan laporan staf. "Sudah saatnya Bupati Jeje mengubah pola, dengan menerapkan manajemen talenta. Ini penting untuk memutus rantai korupsi dan mengembalikan semangat awal pemekaran KBB," tutupnya. (DG)